Ekonomi
Indonesia
Indonesia memiliki ekonomi berbasis-pasar di mana pemerintah
memainkan peranan penting. Pemerintah memiliki lebih dari 164 BUMN
dan menetapkan harga beberapa barang pokok,
termasuk bahan bakar, beras
dan listrik.
Setelah krisis financial asia yang dimulai pada pertengahan 1997, pemerintah
menjaga banyak porsi dari aset sektor
swasta melalui pengambilalihan pinjaman bank tak berjalan dan asset perusahaan melalui proses penstrukturan
hutang.
Ekonomi Indonesia
|
|
Mata uang
|
Rupiah
|
Tahun fiscal
|
Tahun kalender
|
Organisasi perdagangan
|
Apec, Asean, WTO
|
Statistik
|
|
Peringkat PDB
|
Ke-15
|
PDB
|
$863,6 milyar(2005)
|
Pertumbuhan PDB
|
4,8%(2004)
|
PDB per kapita
|
$3.200(2004)
|
PDB berdasarkan sector
|
pertanian (16.6%), industri (43.6%), jasa
(39.9%)(2004)
|
Inflasi
|
6.6%(2004)
|
Pop di bawah
|
8.% (1998)
|
Tenaga kerja
|
105,7 juta (2004)
|
Tenaga kerja berdasarkan pekerjaan
|
produksi 46%, pertanian 16%, jasa 39% (1999)
|
8.7% (2004)
|
|
Industri utama
|
minyak bumi dan gas alam; tekstil,
perlengkapan, dan sepatu; pertambangan, semen, pupuk kimia, plywood; karet; makanan;
pariwisata
|
Perdagangan Internasional[2]
|
|
Ekspor
|
$113,99 milyar (2007)
|
Komoditi utama
|
|
Mitra dagang
|
Jepang 22,3%, Amerika
Serikat12,1%, Singapura 8,9%, Korea
Selatan 7,1%, Cina 6.2% (2003)
|
Impor
|
$74,40 milyar (2007)
|
Komoditi utama
|
mesin dan peralatan; kimia, bahan bakar,
makanan
|
Mitra dagang
|
Jepang 13%, Singapura 12,8%,Cina 9,1%, Amerika
Serikat 8,3%,Thailand 5,2%, Australia 5,1%,Korea
Selatan 4,7%, Arab
Saudi4,6%
(2003)
|
Keuangan publik
|
|
Utang pemerintah
|
$454.3 milyar (56.2% dari GDP)
|
Pendapatan
|
$40.91 milyar (2004)
|
Belanja
|
$44,95 milyar (2004)
|
Bantuan ekonomi
|
$43 milyar dari IMF (1997–2000)
|
Pertumbuhan ekonomi Indonesia
menguat
Dalam tiga bulan, ekonomi
Indonesia tumbuh sebesar 6,4% yang lebih besar ketimbang tahun sebelumnya.
Analis memperkirakan pertumbuhan 6,1%.
Kalangan
ekonom mengatakan faktor suku bunga rendah, pertumbuhan harga konsumen yang
stabil, daya beli konsumen yang menguat, serta kepercayaan bisnis telah membantu
meningkatkan permintaan domestik.
Sesuai data hari ini,
Indonesia tetap menjadi salah satu negara yang paling cepat berkembang, dan
salah satu negara yang perekonomiannya paling stabil di Asia," kata Taimur
Baig, seorang ekonom Deutsche Bank. Konsumsi domestik menyumbang hampir 60%
dari perekonomian Indonesia secara keseluruhan.
Walaupun pertumbuhan
ekonomi Indonesia kuat dan ketergantungan yang relatif rendah pada nilai
ekspor, para analis memperingatkan bahwa pertumbuhan Indonesia mungkin masih
akan terpengaruh oleh perlambatan ekonomi global, terutama di Cina.
Komoditas
dan sumber daya alam merupakan sebagian besar ekspor Indonesia dan Cina
merupakan pasar kunci untuk pengiriman produk tersebut. Namun, pertumbuhan di
Cina melambat. Perekonomian Cina tumbuh 7,6% pada kuartal kedua, kecepatan
paling lambat dari pertumbuhan mereka dalam tiga tahun terakhir.
Akibatnya, permintaan
komoditas diperkirakan melambat, mengakibatkan penurunan harga, yang dapat
berdampak pada pertumbuhan Indonesia. "Kunci kerentanan ekonomi Indonesia
tergantung pada China," kata Prakriti Sofat, ekonom Barclays, kepada BBC. Sofat
memperingatkan bahwa jika ekonomi Cina terus melambat, akan berdampak jauh
lebih besar pada harga komoditas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Perekonomian Indonesia paling stabil"
Pengamat
ekonomi Lee Kuan Yew School of Public Policy National Univercity of Singapore,
Professor Tan, mengatakan perekonomian Indonesia paling stabil menghadapi
krisis keuangan dunia yang baru-baru ini terjadi melanda seluruh belahan dunia.
"Awalnya kami pikir Indonesia tidak akan stabil, ternyata Indonesia
paling stabil," kata Profesor Tan, di Batam, Selasa. Ia mengatakan kesempatan dan peluang investasi di
Indonesia relatif besar, dan kini saatnya Indonesia untuk maju.
Indonesia
memiliki ukuran ekonomi yang besar dengan permintaan pasar yang tinggi sehingga
mampu bertahan dalam krisis yang menghantam banyak negara di dunia.
"Malaysia tidak tahan, Vietnam juga, tapi Indonesia stabil,"
kata dia dalam Seminar Hasil Kajian Competitiveness Batam Bintan Karimun di
tingkat Regional dan Global.
Untuk dapat meningkatkan perekonomian, kata dia, pelaku usaha harus
mempertajam orientasi pada ekspor. "Kalau Indonesia
bisa tumbuh di enam persen, pada 2013 Indonesia bisa menjadi `leader
power`," kata dia.
Berdasarkan
penelitian akademisi di negeri jiran, ada lima hal yang menjadi kendala
investor asing menanamkan modal di Indonesia, di antaranya persoalan tenaga
kerja, insentif, keuntungan, serta layanan perizinan investasi. Masalah tenaga kerja, ia mengatakan sesungguhnya yang
diinginkan pekerja Indonesia adalah kepastian pekerjaan, bukannya besaran upah. Menurut dia, pekerja Indonesia hanya mencari upah untuk
mencukupi kehidupan, bukan meminta sebesar-besarnya. "Pekerja Indonesia
tidak mencari upah semaksimalnya," kata dia. Namun, sering masalah
ketenagakerjaan dipolitisasi sehingga mengganggu isu ketenagakerjaan. Penanam modal juga mempertanyakan insentif dan kemudahan
yang diberikan pemerintah, termasuk status lahan dan harga menyewa atau membeli
lahan. Ia mengatakan penanam modal juga menginginkan pola
perizinan investasi yang dilayani dalam satu kali pintu. Menurut
dia, banyak kebijakan di Indonesia berlaku berbeda di pemerintah daerah dan
pemerintah pusat, sehingga itu membingungkan pengusaha.
Di
tempat yang sama, ekonom dari tim Indonesia Joint Expert Study, Umar Juoro,
mengatakan kebijakan pemerintah yang sering berganti membuat daya saing
Indonesia berkurang. Contohnya, insentif tax holiday pernah
dikenakan pemerintah, namun kemudian kebijakan itu dihapuskan, dan saat ada
penurunan, pemerintah berniat mengadakan kembali tax holiday. "Kebijakan yang dibuat maju mundur," kata dia. Seharusnya, pemeritah maju tidak gentar dengan kebijakan
yang dibuatnya. Jangan tiba-tiba merubah kebijakan, ini untuk memberikan
kepastian hukum pada penanam modal.
Bank
Dunia Koreksi PERTUMBUHAN EKONOMI Indonesia Jadi 6,1%
Bank Dunia mengoreksi
positif proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini dari 6,0% menjadi
6,1%. Perubahan itu diumumkan dalam The East Asia and Pacific Data Monitor dari
Bank Dunia yang dikeluarkan, Senin (8/10/2012). Proyeksi pertumbuhan ekonomi
Indonesia 6,1% dalam laporan tersebut lebih tinggi dari prediksi pertumbuhan
5,7—6,0% yang diumumkan Bank Dunia pada Juli.
The East Asia and Pacific
Data Monitor menyatakan ekonomi di Indonesia masih bisa tumbuh positif karena
ditunjang oleh permintaan domestik yang kokoh.Bank Dunia juga menggarisbawahi
faktor kenaikan pengeluaran investasi terhadap kekuatan pertumbuhan ekonomi
Tanah Air.Tahun ini, laju pertumbuhan pengeluaran investasi pada PDB Indonesia
mampu menyamai tingkat pertumbuhan investasi pada periode sebelum krisis finansial
1997—1998.Selain itu, laporan di atas menyatakan dampak penurunan harga
komoditas pada ekonomi Indonesia tidak separah pengaruhnya pada ekonomi
negara-negara eksportir komoditas lain. Hal tersebut disebabkan penurunan
penerimaan anggaran pemerintah dari penurunan harga terimbangi oleh dampaknya
pada pengeluaran subsidi yang lebih rendah.
Defisit fiskal 2012 di
Indonesia diprediksi sekitar 2,2% atau lebih tinggi 0,7% dari target yang
ditetapkan pemerintah pada APBN 2012. Menteri Keuangan Agus Martowardojo
menyambut baik revisi positif proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh Bank
Dunia. “Saya sambut baik karena kalau World Bank koreksi naik, kami masih ingin
tumbuh 6,5%,” katanya ketika ditanyakan mengenai kabar penaikan proyeksi
pertumbuhan PDB Indonesia oleh Bank Dunia, Jumat (5/10/2012). Menkeu
mengatakan pemerintah terus berusaha memastikan pertumbuhan mencapai target
dengan mendorong realisasi anggaran belanja dan menjaga defisit transaksi
neraca berjalan di bawah 3%.
Sejarah sistem Perekonomian
Indonesia
Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat
buruk, antara lain disebabkan oleh :
Ø Inflasi
yang sangat tinggi
Disebabkan
karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada saat
itu diperkirakan mata uang Jepang yang beredar di masyarakat sebesar 4 milyar.
Dari jumlah tersebut, yang beredar di Jawa saja, diperkirakan sebesar 1,6
milyar. Jumlah itu kemudian bertambah ketika pasukan Sekutu berhasil menduduki
beberapa kota besar di Indonesia dan menguasai bank-bank.
Dari
bank-bank itu Sekutu mengedarkan uang cadangan sebesar 2,3 milyar untuk
keperluan operasi mereka. Kelompok masyarakat yang paling menderita akibat
inflasi ini adalah petani. Hal itu disebabkan pada zaman pendudukan Jepang
petani adalah produsen yang paling banyak menyimpan mata-uang Jepang. Pada
waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang
berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan
mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946,
Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan
sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu.
Pada bulan Oktober
1946, pemerintah RI juga
mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang
Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter,
banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.
Pada
saat kesulitan ekonomi menghimpit bangsa Indonesia, tanggal 6 Maret 1946,
Panglima AFNEI yang baru, Letnan Jenderal Sir Montagu Stopford mengumumkan
berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang diduduki Sekutu. Uang NICA ini
dimaksudkan sebagai pengganti uang Jepang yang nilainya sudah sangat turun.
Pemerintah melalui Perdana Menteri Syahrir memproses tindakan tersebut. Karena
hal itu berarti pihak Sekutu telah melanggar persetujuan yang telah disepakati,
yakni selama belum ada penyelesaian politik mengenai status Indonesia, tidak
akan ada mata uang baru.
Oleh
karena itulah pada bulan Oktober
1946 Pemerintah RI,
juga melakukan hal yang sama yaitu mengeluarkan uang kertas baru yaituOeang
Republik Indonesia (ORI) sebagai
pengganti uang Jepang. Untuk melaksanakan koordinasi dalam pengurusan bidang
ekonomi dan keuangan, pemerintah membentuk Bank Negara Indonesia pada
tanggal 1 November 1946. Bank Negara ini semula adalah Yayasan Pusat Bank yang
didirikan pada bulan Juli 1946 dan dipimpin oleh Margono
Djojohadikusumo. Bank negara ini bertugas
mengatur nilai tukar ORI dengan valuta asing.
Ø Adanya
blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu
perdagangan luar negri RI.
Blokade
laut ini dimulai pada bulan November 1945 ini, menutup pintu keluar-masuk
perdagangan RI. Adapun alasan pemerintah Belanda melakukan blokade ini adalah:
1.
Untuk
mencegah dimasukkannya senjata dan peralatan militer ke Indonesia;
2.
Mencegah
dikeluarkannya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya;
3.
Melindungi
bangsa Indonesia dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang bukan Indonesia.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi
kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :
·
Program
Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan
persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli
1946.
·
Upaya
menembus blokade dengan diplomasi beras ke India seberat
500000 ton, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan
menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
· Konferensi
ekonomi Februari
1946 dengan tujuan
untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah
ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan,
masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.
·
Pembentukan
Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947
·
Rekonstruksi
dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948 yaitu
mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
·
Pada
tanggal 19 Januari 1947 dibentuk Planing Board (badan
perancang ekonomi yang bertugas untuk membuat rencana pembangunan ekonomi
jangka waktu 2 sampai tiga tahun). Kemudian IJ Kasimo sebagai
menteri Persediaan Makanan Rakyat menghasilkan rencana produksi lima tahun yang
dikenal dengan nama Kasimo Plan, yang isinya:
- Memperbanyak
kebun bibit dan padi unggul
- Pencegahan
penyembelihan hewan pertanian
- Penanaman
kembali tanah kosong
- Pemindahan
penduduk (transmigrasi) 20 juta jiwa dari Jawa ke Sumatera dalam
jangka waktu 1-15 tahun.
Kehidupan ekonomi Indonesia hingga tahun 1959 belum
berhasil dengan baik dan tantangan yang menghadangnya cukup berat. Upaya
pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi adalah sebagai berikut:
Kebijakan
ini adalah Pemotongan nilai uang (sanering). Caranya memotong semua uang yang
bernilai Rp. 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. Kebijakan ini
dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafruddin
Prawiranegara pada masa
pemerintahan RIS.
Tindakan ini dilakukan pada tanggal 20 Maret 1950 berdasarkan SK Menteri Nomor
1 PU tanggal 19 Maret 1950. Tujuannya untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar
Rp. 5,1 Miliar.
Dampaknya
rakyat kecil tidak dirugikan karena yang memiliki uang Rp. 2,50 ke atas hanya
orang-orang kelas menengah dan kelas atas. Dengan kebijakan ini dapat
mengurangi jumlah uang yang beredar dan pemerintah mendapat kepercayaan dari
pemerintah Belanda dengan mendapat pinjaman sebesar Rp. 200 juta.
Ø Sistem Ekonomi Gerakan Benteng
Sistem ekonomi Gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah
Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah yang
dilakukan pada masa Kabinet Natsir yang direncanakan oleh Sumitro
Djojohadikusumo (menteri
perdagangan). Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial
menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi Indonesia). Programnya
adalah:
§ Menumbuhkan kelas pengusaha dikalangan bangsa Indonesia.
§ Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi
kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.
§ Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu
dibimbing dan diberikan bantuan kredit.
§ Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan
berkembang menjadi maju.
Gagasan Sumitro ini dituangkan dalam program Kabinet
Natsir dan Program Gerakan Benteng dimulai pada April 1950. Hasilnya selama 3
tahun (1950-1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan
kredit dari program ini. Tetapi tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan
baik meskipun beban keuangan pemerintah semakin besar. Kegagalan program ini disebabkan
karena :
§ Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan
pengusaha non pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal.
§ Para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang cenderung
konsumtif.
§ Para pengusaha pribumi sangat tergantung pada pemerintah.
§ Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan
usahanya.
§ Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar
dan menikmati cara hidup mewah.
§ Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari
keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.
Dampaknya
adalah program ini menjadi salah satu sumber defisit keuangan. Beban defisit
anggaran Belanja pada 1952 sebanyak 3 Miliar rupiah ditambah sisa defisit
anggaran tahun sebelumnya sebesar 1,7 miliar rupiah. Sehingga menteri keuangan
Jusuf Wibisono memberikan bantuan kredit khususnya pada pengusaha dan pedagang
nasional dari golongan ekonomi lemah sehingga masih terdapat para pengusaha
pribumi sebagai produsen yang dapat menghemat devisa dengan mengurangi volume
impor.
Ø Nasionalisasi De Javasche Bank
Seiring
meningkatnya rasa nasionalisme maka pada akhir tahun 1951 pemerintah
Indonesia melakukan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia.
Awalnya terdapat peraturan bahwa mengenai pemberian kredit harus
dikonsultasikan pada pemerintah Belanda. Hal ini menghambat pemerintah dalam
menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter. Tujuannya adalah untuk menaikkan
pendapatan dan menurunkan biaya ekspor, serta melakukan penghematan secara
drastis. Perubahan mengenai nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia sebagai
bank sentral dan bank sirkulasi diumumkan pada tanggal 15 Desember 1951
berdasarkan Undang-undang No. 24 tahun 1951.
Ø Sistem Ekonomi Ali-Baba
Sistem
ekonomi Ali-Baba diprakarsai oleh Iskaq Tjokrohadisurjo (menteri perekonomian kabinet Ali I). Tujuan dari
program ini adalah:
§ Untuk memajukan pengusaha pribumi.
§ Agar para pengusaha pribumi bekerjasama memajukan ekonomi
nasional.
§ Pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional
pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.
§ Memajukan ekonomi Indonesia perlu adanya kerjasama antara
pengusaha pribumi dan non pribumi. Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi sedangkan
Baba digambarkan sebagai pengusaha non pribumi khususnya Cina.
Dengan pelaksanaan kebijakan Ali-Baba, pengusaha pribumi diwajibkan untuk
memberikan latihan-latihan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa
Indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf. Pemerintah menyediakan
kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Pemerintah memberikan
perlindungan agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada.
Program ini tidak dapat berjalan dengan baik sebab:
§ Pengusaha pribumi kurang pengalaman sehingga hanya
dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Sedangkan
pengusaha non pribumi lebih berpengalaman dalam memperoleh bantuan kredit.
§ Indonesia menerapkan sistem Liberal sehingga lebih
mengutamakan persaingan bebas.
§ Pengusaha pribumi belum sanggup bersaing dalam pasar
bebas.
Ø Persaingan Finansial Ekonomi (Finek)
Pada
masa Kabinet Burhanuddin Harahap dikirim delegasi ke Jenewa untuk
merundingkan masalah finansial-ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak
Belanda. Misi ini dipimpin oleh Anak Agung Gde Agung. Pada tanggal 7 Januari 1956 dicapai kesepakatan rencana
persetujuan Finek, yang berisi:
§ Persetujuan Finek hasil KMB dibubarkan.
§ Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan
bilateral.
§ Hubungan Finek didasarkan pada Undang-undang Nasional,
tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak. Hasilnya pemerintah Belanda tidak mau menandatangani,
sehingga Indonesia mengambil langkah secara sepihak. Tanggal 13 Februari 1956 Kabinet
Burhanuddin Harahap melakukan pembubaran Uni Indonesia-Belanda secara sepihak.
Tujuannya untuk melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda.
Sehingga, tanggal 3 Mei 1956, akhirnya Presiden Soekarno menandatangani
undang-undang pembatalan KMB. Dampaknya adalah banyak pengusaha Belanda yang
menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih
perusahaan Belanda tersebut.
Ø Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)
Masa
kerja kabinet pada masa liberal yang sangat singkat dan program yang silih
berganti menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi yang menyebabkan
terjadinya kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan.
Program yang dilaksanakan umumnya merupakan program
jangka pendek, tetapi pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo II, pemerintahan
membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang
Negara. Tugas biro ini merancang pembangunan jangka panjang. Ir. Juanda
diangkat sebagai menteri perancang nasional. Biro ini berhasil menyusun Rencana
Pembangunan Lima Tahun (RPLT) yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun
1956-1961 dan disetujui DPR pada tanggal 11 November 1958. Tahun 1957 sasaran dan
prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap).
Pembiayaan RPLT diperkirakan 12,5 miliar rupiah.
RPLT tidak dapat berjalan dengan baik disebabkan
karena :
§ Adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat
pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan
negara merosot.
§ Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan
nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak
ekonomi.
§ Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak
daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing.
Ø Musyawarah Nasional Pembangunan
Masa
kabinet Juanda terjadi ketegangan hubungan antara pusat dan daerah. Masalah
tersebut untuk sementara waktu dapat teratasi dengan Musayawaraah Nasional
Pembangunan (Munap). Tujuan diadakan Munap adalah untuk mengubah rencana
pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk
jangka panjang. Tetapi tetap saja rencana pembangunan tersebut tidak dapat
dilaksanakan dengan baik karena:
§ Adanya kesulitan dalam menentukan skala prioritas.
§ Terjadi ketegangan politik yang tak dapat diredakan.
§ Timbul pemberontakan PRRI/Permesta. Hal ini membutuhkan biaya besar untuk menumpas
pemberontakan PRRI/ Permesta sehingga meningkatkan defisit Indonesia.
Memuncaknya ketegangan politik Indonesia- Belanda menyangkut masalah Irian
Barat mencapai konfrontasi bersenjata.
Ø Orde Baru
Selama
lebih dari 30 tahun pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto,
ekonomi Indonesia tumbuh dari GDP per kapita $70
menjadi lebih dari $1.000 pada 1996.
Melalui kebijakan moneter dan keuangan yang ketat, inflasi ditahan sekitar
5%-10%, rupiah stabil
dan dapat diterka, dan pemerintah menerapkan sistem anggaran berimbang. Banyak
dari anggaran pembangunan dibiayai melalui bantuan
asing.
Pada
pertengahan 1980-an pemerintah mulai menghilangkan hambatan kepada
aktivitas ekonomi. Langkah ini ditujukan utamanya pada sektor eksternal dan
finansial dan dirancang untuk meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan di
bidang ekspor non-minyak. GDP nyata tahunan tumbuh rata-rata mendekati 7%
dari 1987-1997, dan
banyak analisis mengakui Indonesia sebagai ekonomi industri dan pasar utama
yang berkembang.
Tingkat
pertumbuhan ekonomi yang tinggi dari 1987-1997 menutupi beberapa kelemahan
struktural dalam ekonomi Indonesia. Sistem legal sangat lemah, dan tidak ada
cara efektif untuk menjalankan kontrak, mengumpulkan hutang, atau menuntut
atas kebangkrutan. Aktivitas bank sangat sederhana, dengan peminjaman
berdasarkan-"collateral" menyebabkan perluasan dan pelanggaran
peraturan, termasuk batas peminjaman. Hambatan non-tarif, penyewaan oleh
perusahaan milik negara, subsidi domestik, hambatan ke perdagangan domestik,
dan hambatan eksporseluruhnya
menciptakan gangguan ekonomi.
Krisis
finansial Asia Tenggara yang melanda Indonesia pada akhir 1997 dengan
cepat berubah menjadi sebuah krisis ekonomi dan politik. Respon pertama
Indonesia terhadap masalah ini adalah menaikkan tingkat suku bunga domestik
untuk mengendalikan naiknya inflasi dan
melemahnya nilai tukar rupiah, dan memperketat kebijakan fiskalnya. Pada
Oktober 1997, Indonesia danInternational
Monetary Fund (IMF) mencapai
kesepakatan tentang program reformasi ekonomi yang diarahkan pada penstabilan
ekonomi makro dan penghapusan beberapa kebijakan ekonomi yang dinilai merusak,
antara lain Program Permobilan Nasional dan monopoli, yang melibatkan anggota
keluarga Presiden Soeharto. Rupiah masih belum stabil dalam jangka waktu yang
cukup lama, hingga pada akhirnya Presiden Suharto terpaksa mengundurkan diri
pada Mei 1998.
Ø Pasca Suharto
Di
bulan Agustus 1998, Indonesia dan IMF menyetujui program pinjaman dana di bawah
Presiden B.J Habibie. Presiden Gus Dur yang
terpilih sebagai presiden pada Oktober 1999 kemudian
memperpanjang program tersebut. Pada
2010 Ekonomi Indonesia sangat stabil dan tumbuh pesat. PDB bisa dipastikan
melebihin Rp 6300 Trilyun meningkat lebih dari 100 kali lipat
dibanding PDB tahun 1980. Setelah India dan China, Indonesia adalah negara
dengan ekonomi yang tumbuh paling cepat di antara 20 negara anggota Industri
ekonomi terbesar didunia G20.
Ini
adalah tabel PDB (Produk
Domestik Bruto) Indonesia dari tahun ke tahun[2] oleh
IMF dalam juta rupiah.
Tahun
|
PDB
|
|
1980
|
60,143.191
|
|
1985
|
112,969.792
|
|
1990
|
233,013.290
|
|
1995
|
502,249.558
|
|
2000
|
1,389,769.700
|
|
2005
|
2,678,664.096
|
|
2010
|
6,422,918.230
|
Referensi:
1. http://www.antaranews.com
2.http:// www.wikipedia.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar